Misteri Supersemar: Surat yang Mengubah Arah Sejarah Indonesia

Ada satu dokumen yang hingga kini masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah Indonesia: Supersemar, atau Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Dokumen ini bukan sekadar selembar surat — ia menjadi penanda peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Apakah surat ini benar-benar sebuah mandat terbatas, atau jalan pintas yang membuka pintu bagi lahirnya Orde Baru?

Latar Belakang

Pada awal 1966 situasi politik Indonesia sedang genting. Setelah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 (G30S), Presiden Soekarno menghadapi tekanan dari berbagai pihak: mahasiswa, elemen militer, dan masyarakat yang menuntut agar PKI dibubarkan dan kondisi ekonomi diperbaiki. Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang Maret 1966.

Demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat tahun 1966, menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan yang kemudian dikenal sebagai Supersemar. Menurut berbagai versi yang beredar, surat itu memberi wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi keamanan dan ketertiban negara. Namun detail asli surat—termasuk naskah aslinya—menjadi sumber kontroversi.

Isi Supersemar

Sampai hari ini naskah asli Supersemar tidak pernah ditemukan dalam bentuk yang definitif. Beberapa salinan beredar, masing-masing dengan redaksi sedikit berbeda. Dalam versi-versi umum yang dilaporkan, Supersemar memberi otoritas kepada Soeharto untuk:

• Mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan negara.
• Menjamin kewibawaan Presiden Soekarno dan kelangsungan pemerintahan.
• Menjaga ketertiban umum dan stabilitas politik.

Dalam praktiknya, otoritas ini digunakan untuk membubarkan PKI dan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ancaman bagi jalannya pemerintahan baru yang muncul sesudahnya.

Soeharto dan Soekarno (foto: Tempo.co)

Kontroversi dan Misteri

Supersemar dikelilingi sejumlah misteri yang terus diperdebatkan oleh sejarawan dan publik:

1. Hilangnya naskah asli. Tidak ada versi tunggal naskah asli yang dapat dipastikan kebenarannya—hanya beberapa salinan dengan redaksi berbeda yang tersimpan di arsip dan koleksi pribadi.
2. Soal tekanan atau sukarela. Ada klaim bahwa Soekarno menandatangani surat tersebut di bawah tekanan; kabar populer menyebut tiga perwira tinggi militer "menjemput" Soekarno di Istana Bogor dan meminta tanda tangannya.
3. Perbedaan redaksi. Versi-versi Supersemar yang beredar berbeda dalam kata-kata dan cakupan wewenang, sehingga memunculkan dugaan bahwa isi surat bisa saja "dipelintir" untuk memberi legitimasi lebih luas kepada Soeharto.

Dua versi naskah Supersemar yang berada dalam arsip koleksi ANRI. Kiri: Versi Pusat Penerangan Angkatan Darat. Kanan: Versi Sekretariat Negara (repro dari Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka)

Dampak Sejarah

Terlepas dari kontroversi, dampak Supersemar terhadap arah politik Indonesia bersifat determinan:

• Pada 12 Maret 1966 langkah-langkah untuk menekan PKI mulai dijalankan secara sistematis.
• Selama beberapa bulan berikutnya kekuasaan Soekarno terus tergerus oleh manuver politik dan tekanan militer.
• Pada 1967, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden—sebuah langkah yang menandai awal Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Ketua MPRS Jenderal AH Nasution dan jajaran pimpinan MPRS melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI. Sebelumnya, MPRS ini mengeluarkan TAP MPRS No. 33/1967 yang mencabut kekuasaan dari Presiden Sukarno (Foto: IPPHOS)

Refleksi

Supersemar tetap menjadi elemen sejarah yang memancing banyak pertanyaan: apakah keputusan politik yang diambil pada 1966 merupakan hasil kesepakatan rasional di tengah krisis, atau manipulasi kekuasaan yang terbungkus legitimasi hukum? Tanpa naskah asli, interpretasi terhadap Supersemar tetap bergantung pada bukti tidak langsung, ingatan saksi, dan sumber-sumber sekunder—yang seringkali kontradiktif.

Referensi

Berikut adalah beberapa sumber rujukan yang relevan untuk pembaca yang ingin mendalami topik ini lebih lanjut:

1. Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (Cornell University Press, 1978).
2. M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 (Serambi, 2008).
3. John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Institut Sejarah Sosial Indonesia, ed. Indonesia, 2008).
4. Robert Cribb & Audrey Kahin, Historical Dictionary of Indonesia (Scarecrow Press, 2004).
5. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) — koleksi dokumen terkait Supersemar.

Catatan: Jika Anda akan memublikasikan untuk keperluan akademik atau jurnalistik, pertimbangkan untuk memeriksa langsung koleksi ANRI, wawancara saksi, dan literatur primer tambahan.