Desakan Nurdin Turun Terus Menguat

Desakan Nurdin Halid, ketua umum PSSI untuk turun terus menguat pasca ancaman batalnya dua pemain naturalisasi Indonesia (Irfan Bachdim dan Kim Jeffrey) yang berlaga di Persema Malang, salah satu klub yang hengkang dari ISL dan memilih ke LPI yang dianggap ilegal oleh PSSI.

LPI sendiri digulirkan oleh pengusaha minyak dan gas, Arifin Panigoro. Salah satu orang terkaya di Indonesia dan mantan politikus PDIP yang mendirikan LPI karena kecewa terhadap kepemimpinan PSSI di bawah Nurdin Halid. Berbagai upaya untuk menurunkan Nurdin Halid selama ini sepertinya selalu tak membuahkan hasil.

Kongres Sepakbola Nasional (KSN) yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, pada Maret 2010, yang dibuka oleh Presiden SBY sebagai upaya untuk mereformasi PSSI pun tak mampu melengserkan Nurdin Halid. Padahal menuru aturan FIFA, ketua umum federasi sepak bola di suatu negara bukanlah orang yang terlibat dalam perkara hukum. Kita tahu bahwa Nurdin Halid pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi minyak goreng pada 2007.

Desakan turunnya Nurdin Halid sebenarnya sudah terjadi pasca terungkapnya kasus korupsi yang menjeratnya. Walau desakan terus digencarkan masyarakat namun Nurdin enggan untuk mundur dengan berbagai alasan. Puncaknya adalah saat kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF 2010 lalu, masyarakat mengumandangkan turunnya Nurdin dari kursi ketua PSSI.

Sementara itu, desakan supaya Nurdin Halid berhenti sebagai ketua umum PSSI juga dilontarkan dari kalangan politisi. Mundurnya Nurdin dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki kredibilitas sepakbola Indonesia.

"Ketua PSSI harus diganti orang yang tidak pernah terjerat masalah hukum," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2011).

Seruan itu dicetuskan Didi menyusul akan diusutnya PSSI oleh KPK terkait dugaan korupsi di tubuh organisasi sepakbola Indonesia itu. Pengusutan korupsi di PSSI mulai dari adanya dugaan gratifikasi Tiket Piala AFF hingga APBD yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk PSSI.

"Terlepas benar tidaknya, laporan ICW dan kelompok masyarakat, dugaan kuat adanya korupsi di PSSI, juga kaitan dana bantuan APBD, tentu harus diusut dan dibongkar tuntas oleh KPK," papar Didi.

Ia menambahkan, revitalisasi di PSSI mendesak dilakukan. Sebab hal ini menyangkut masa depan sepakbola Indonesia.

"Bagaimanapun, demi kredibilitas dan masa depan sepakbola nasional. Apalagi sepakbola adalah olahraga yang paling populer dan terbesar peminatnya," paparnya.

Karenanya, Didi mendesak PSSI berbenah. Ia juga mendesak PSSI keluar dari dunia politik praktis dengan reformasi total kepengurusan PSSI.

"Dan juga agar tidak ditarik-tarik untuk kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab. Maka tidak ada jalan lain, ganti ketua PSSI, lakukan penyegaran dengan menempatkan orang-orang baru yang benar-benar profesional yang memang paham sepakbola dan pembinaan sepakbola nasional," tegasnya.

Sumber: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/75199, http://m.detik.com/read/2011/01/11/121357/1543913/1051/demi-kredibilitas-nurdin-halid-harus-diganti, dan http://www.tempointeraktif.com/hg/sepakbola/2010/01/08/brk,20100108-218089,id.html