Putusan pengadilan terhadap Tom Lembong baru-baru ini menuai sorotan luas dari publik, akademisi, hingga praktisi hukum. Kasus yang menjerat mantan pejabat tinggi ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan asas-asas fundamental dalam hukum pidana, khususnya terkait unsur mens rea—yakni niat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana.
Tulisan ini bertujuan untuk membedah secara kritis apakah unsur mens rea benar-benar terpenuhi dalam konstruksi dakwaan terhadap Tom Lembong. Dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku, pendapat pakar, dan perbandingan yurisprudensi, kita akan melihat apakah vonis tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Latar Belakang Hukum
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi dua unsur pokok: actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (niat atau kesengajaan melakukan perbuatan tersebut). Hal ini sejalan dengan asas nullum crimen sine culpa, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa seseorang dapat dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, agar pemidanaan sah secara hukum, jaksa penuntut wajib membuktikan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan atau niat jahat (mens rea), bukan sekadar melakukan kesalahan prosedural atau administratif.
Dalam konteks kasus Tom Lembong, timbul perdebatan: apakah tindakan yang dilakukannya memenuhi unsur mens rea, atau justru hanya merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang tidak mengandung niat jahat? Apakah kerugian negara yang terjadi merupakan akibat langsung dari niat koruptif, atau lebih disebabkan oleh kekeliruan kebijakan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar pentingnya melakukan analisis terhadap pemenuhan unsur mens rea secara lebih dalam dan proporsional, agar putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial.
Analisis Unsur Mens Rea
Unsur mens rea atau niat jahat merupakan elemen krusial dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum Indonesia, mens rea tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya kerugian negara atau pelanggaran administratif. Harus ada indikasi kuat bahwa terdakwa sengaja dan dengan kesadaran penuh melakukan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya orang lain dengan cara melawan hukum.
Dalam kasus Tom Lembong, berdasarkan berbagai dokumen dan keterangan yang beredar, tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan penerbitan kebijakan atau izin sebagai bagian dari kewenangan institusional di lembaga yang ia pimpin saat itu. Tidak ditemukan bukti eksplisit bahwa Tom:
-
Menerima aliran dana pribadi
-
Memiliki motif memperkaya diri sendiri
-
Bertindak dengan kesadaran melawan hukum
Jika tindakan tersebut dilandasi oleh pertimbangan kebijakan yang dianggap sah pada saat itu—walaupun kemudian dipersoalkan secara administratif—maka mens rea sebagai niat jahat belum dapat dikatakan terpenuhi secara yuridis.
Sebaliknya, jika terbukti bahwa:
-
Tom mengetahui dengan jelas bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum,
-
Mendapatkan peringatan internal, tetapi tetap melanjutkannya, dan
-
Ada pihak yang secara langsung diuntungkan secara finansial dari keputusan tersebut,
maka unsur mens rea bisa mulai terlihat. Namun, hingga saat tulisan ini dibuat, belum ada indikasi kuat bahwa elemen-elemen tersebut terpenuhi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dalam pandangan hukum yang objektif dan berkeadilan, ketiadaan niat jahat seharusnya mengarahkan hakim pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), bukan pemidanaan, karena elemen subjektif dari tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Perbandingan Yurisprudensi
Untuk memperoleh pemahaman yang lebih adil dan proporsional terhadap kasus Tom Lembong, penting untuk membandingkannya dengan sejumlah yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu yang menyangkut persoalan serupa, yakni keterlibatan pejabat publik dalam pengambilan keputusan administratif yang kemudian dianggap merugikan negara.
📌 1. Kasus Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (Menteri Keuangan) – Bebas
Dalam kasus ini, Bambang pernah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana hibah ke daerah. Namun, Mahkamah memutuskan bahwa:
-
Tidak terdapat niat jahat (mens rea)
-
Tindakan yang dilakukan berada dalam ranah kebijakan fiskal, bukan tindakan pidana
-
Kerugian negara jika pun ada, lebih disebabkan oleh kesalahan implementasi di tingkat bawah
🟢 Relevansi: Seperti dalam kasus Tom Lembong, keputusan yang diambil berkaitan erat dengan kebijakan publik, bukan motif personal atau koruptif.
📌 2. Kasus Nur Mahmudi Ismail (Mantan Wali Kota Depok) – Dihukum
Nur Mahmudi dipidana karena dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pelebaran jalan. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan:
-
Tindakan administratif ternyata mengarahkan pada keuntungan pihak tertentu
-
Ada bukti kuat bahwa ia mengabaikan prosedur hukum yang sudah diperingatkan
-
Unsur mens rea dianggap terpenuhi karena kesengajaan mengabaikan aturan
🔴 Relevansi: Jika dalam kasus Tom tidak ada keuntungan pribadi atau peringatan yang diabaikan, maka unsur mens rea tidak bisa disamakan.
📌 3. Kasus Ferdy Sambo – Relasi Kuasa dan Tanggung Jawab Struktural
Meskipun konteksnya berbeda (pembunuhan), kasus Ferdy Sambo memberi yurisprudensi penting tentang relasi kuasa, di mana seorang atasan dapat dimintai tanggung jawab pidana atas perintah kepada bawahannya, bahkan jika tidak ikut secara langsung melakukan.
🔵 Relevansi: Jika Tom hanya pelaksana kebijakan dari pejabat di atasnya, maka perlu diuji apakah ia hanya menjalankan perintah, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum.
🔍 Kesimpulan Sementara
Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa:
-
Tidak semua kebijakan yang menyebabkan kerugian negara dapat otomatis dikriminalkan.
-
Pemidanaan baru dapat dijatuhkan jika ada bukti kuat tentang niat jahat, keuntungan pribadi, atau penyalahgunaan wewenang secara sadar.
- Hakim seharusnya mempertimbangkan konteks pengambilan keputusan, posisi struktural, dan motif terdakwa sebelum menjatuhkan vonis pidana.
Implikasi terhadap Kebijakan Publik
Putusan pengadilan terhadap Tom Lembong bukan hanya berdampak pada individu atau perkara hukum itu sendiri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang luas terhadap iklim pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Ada beberapa implikasi utama yang perlu dicermati:
1. Efek Jera terhadap Pengambil Kebijakan
Vonis pidana terhadap mantan pejabat yang mengambil keputusan dalam kapasitas jabatannya — tanpa motif atau keuntungan pribadi — berpotensi menimbulkan efek jera yang salah arah. Pejabat publik bisa menjadi enggan mengambil keputusan strategis, terutama dalam situasi krisis, karena takut diseret ke ranah pidana apabila hasilnya tidak ideal atau merugikan keuangan negara.
“Pejabat akan lebih memilih tidak menandatangani keputusan penting karena takut dikriminalisasi” – Pernyataan yang banyak diungkapkan tokoh-tokoh hukum pasca putusan.
2. Kriminalisasi Kebijakan
Jika unsur mens rea dikesampingkan, maka garis pembeda antara kelalaian administratif dan tindak pidana korupsi menjadi kabur. Ini membuka ruang kriminalisasi terhadap setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara, meski niat awalnya untuk kepentingan umum. Konsekuensinya, birokrasi menjadi kaku, lambat, dan defensif.
3. Penurunan Kualitas Pelayanan Publik
Ketakutan pejabat untuk bertindak dapat berujung pada pelayanan publik yang buruk. Alih-alih berpikir progresif dan solutif, pejabat akan terjebak pada status quo dan proseduralisme sempit, hanya demi melindungi diri dari jerat hukum — bukan karena ingin menyajikan yang terbaik bagi rakyat.
4. Ketidakpastian Hukum
Vonis Tom Lembong memunculkan preseden yang mengganggu stabilitas sistem hukum. Ketika perbedaan antara policy decision dan criminal act tidak didefinisikan dengan tegas, rasa aman hukum bagi aparatur negara menurun drastis. Hal ini juga dapat berdampak pada minat figur terbaik bangsa untuk mau bergabung dalam pemerintahan.
5. Menurunnya Kepercayaan Publik
Ketika masyarakat melihat pejabat berintegritas seperti Tom Lembong tetap dijatuhi pidana meski tidak mengambil keuntungan, maka persepsi publik terhadap objektivitas hukum bisa merosot tajam. Kepercayaan pada sistem keadilan dan birokrasi ikut terganggu, dan menciptakan sikap apatis terhadap proses politik dan administrasi negara.
Rekomendasi
Menimbang kompleksitas kasus Tom Lembong yang berada pada persimpangan antara kebijakan publik dan dugaan pelanggaran hukum, diperlukan pendekatan yang proporsional dan bijak, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun pembentukan opini publik. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan:
1. Penguatan Diferensiasi antara Tindakan Administratif dan Tindak Pidana
Legislasi dan lembaga penegak hukum perlu lebih menegaskan batas antara:
-
Kesalahan administratif (misalnya: cacat prosedur, keputusan yang ternyata merugikan negara),
-
Dan mens rea sebagai unsur mutlak pidana korupsi.
🟡 Usulan: Perkuat peran auditor internal (BPKP/Inspektorat) sebagai penyaring awal sebelum sebuah kasus administratif diproses secara pidana.
2. Pentingnya Due Diligence dalam Proses Kebijakan
Pejabat publik harus difasilitasi dengan sistem perumusan kebijakan yang transparan dan terekam secara sistematis (misalnya melalui notulensi, konsultasi publik, dan rekomendasi ahli).
🟢 Usulan: Dokumen kebijakan yang lengkap dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum saat terjadi kriminalisasi di kemudian hari.
3. Penerapan Asas “Ultimum Remedium” dalam Hukum Pidana
Pidana harus menjadi ultimum remedium (jalan terakhir). Negara perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak buru-buru menjerat pejabat dengan pasal korupsi tanpa melalui mekanisme administratif atau perdata terlebih dahulu.
🔵 Usulan: Evaluasi kembali peran dan prosedur KPK/kejaksaan dalam menangani kasus kebijakan publik.
4. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Publik Berintegritas
Diperlukan sistem yang memberikan perlindungan hukum preventif bagi pejabat publik yang bekerja dengan iktikad baik dan tanpa niat memperkaya diri.
🟠 Usulan: Bentuk Komisi Etik Administrasi Publik atau Ombudsman Khusus yang dapat memberikan klarifikasi etik atas kebijakan publik sebelum masuk ranah hukum.
5. Pendidikan Publik untuk Mencegah Trial by Public Opinion
Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa tidak semua kerugian negara adalah bentuk korupsi. Publikasi kasus yang tidak berimbang dapat merusak reputasi individu dan melemahkan moral birokrasi.
🟣 Usulan: Media dan lembaga pengawas perlu lebih berhati-hati dan edukatif dalam membingkai kasus kebijakan seperti ini.
Penutup
Kasus Tom Lembong menjadi cermin penting tentang tantangan integritas dan keberanian dalam pengambilan kebijakan di era yang sarat tekanan politik dan ekspektasi publik. Hukum tidak boleh sekadar menghukum — tetapi juga melindungi niat baik, membedakan kesalahan manusiawi dari kejahatan, dan menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang progresif dan adil.
Time in Jakarta 
0 comments:
Posting Komentar